Perwakilan Palestina pada hari Rabu mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Israel telah “melampaui batasan” menuju aneksasi skala penuh, merujuk pada sebuah ungkapan yang berarti mengambil langkah yang tidak dapat diubah dan melewati titik tidak bisa kembali lagi.
“Mereka tidak peduli bahwa aneksasi akan membunuh prospek perdamaian di kawasan kami,” kata Riyad Mansour, pengamat tetap Palestina di PBB, kepada Dewan Keamanan.
Dia berargumen bahwa pelepasan tender untuk kawasan E1, sebuah koridor strategis yang dirancang untuk menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat yang diduduki, merupakan “tindakan perang” langsung terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Palestina.
Mansour menuduh pemerintah Israel dengan sengaja merusak 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump dan tercermin dalam Resolusi PBB yang relevan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan saat ini di Tel Aviv berupaya untuk "menggagalkan" implementasi rencana komprehensif ini, yang menegaskan kebijakan menolak aneksasi.
Mansour menggambarkan upaya untuk mengatasi krisis regional melalui “penghancuran” proyek nasional Palestina sebagai “kegilaan.”
Mansour menganggap proses hukum internal Israel hanyalah sebuah kepalsuan. Dia mengklaim bahwa "penyelidikan Israel dan pengadilan Israel dirancang untuk mendorong dan memastikan impunitas" daripada memberikan keadilan bagi para korban.
Dia menuntut agar rakyat Palestina menerima “perlindungan internasional” tanpa penundaan sampai negara berdaulat dan merdeka terbentuk.
Mansour menyimpulkan dengan mengungkapkan keyakinannya akan Timur Tengah di mana negara-negara berdaulat menikmati “perdamaian bersama, keamanan bersama, dan kemakmuran bersama.”
Ia mengeluarkan peringatan terakhir kepada dewan beranggotakan 15 negara tersebut, dengan mengatakan dunia harus bertindak sekarang sesuai dengan hukum yang disepakati atau tragedi yang terjadi saat ini akan menjadi “awal dari kengerian yang akan datang.”
“Masa depan yang berbeda mungkin terjadi jika kita bertindak bersama hari ini.”