Iran telah setuju dengan Oman untuk membangun rute transit sementara selebar tujuh mil melalui Selat Hormuz, kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi, sambil menekankan bahwa pengaturan tersebut tidak berarti membuka kembali jalur perairan strategis tersebut.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan televisi Iran, Gharibabadi mengatakan rute yang disepakati akan melewati perairan teritorial Iran saat masuk, dan sebagian dari rute keluar juga melewati perairan Iran.
“Lebar rute transit dengan Oman di Selat Hormuz yang disepakati adalah tujuh mil,” kata Gharibabadi, menggambarkan rute tersebut sebagai pengaturan sementara.
Dia menambahkan bahwa Iran dan Oman akan mengadakan perundingan lebih lanjut yang berlangsung antara 30 dan 60 hari untuk menentukan rute permanen dan pengaturan jalur di masa depan.
Gharibabadi menegaskan, kesepakatan tersebut tidak boleh diartikan sebagai pembukaan kembali jalur air.
“Selat Hormuz ditutup, dan kami memiliki kendali penuh atas selat tersebut,” katanya, menampik laporan adanya transit kapal yang aktif.
Dia menambahkan bahwa mengaktifkan rute bersama dengan Oman berarti menutup jalur selatan, karena negosiasi teknis dimulai mengenai alternatif rute historis.
Gharibabadi menyatakan bahwa Iran menganggap selat itu sebagai masalah keamanan nasional, dan mencatat bahwa kembalinya diplomasi mengharuskan AS untuk memenuhi komitmennya berdasarkan Nota Kesepahaman Islamabad.
“Sebelum melakukan tindakan apa pun untuk membuka kembali Selat Hormuz, AS harus sepenuhnya melaksanakan semua komitmen yang dilanggar,” ujarnya.
“Pembukaan kembali Selat Hormuz hanya akan dilakukan sebagai imbalan atas berakhirnya perang di semua lini, pencabutan blokade, dan penyelesaian status Yaman.”
Gharibabadi juga menolak pernyataan bahwa pasukan AS telah membersihkan ranjau di jalur air tersebut.
“Jika AS mengklaim ranjau telah dibersihkan seluruhnya, mengapa kapal AS tidak bisa melewatinya?” katanya.
"Tak seorang pun kecuali Iran yang mengetahui lokasi tambang-tambang ini."
Dia memperingatkan bahwa kapal penyapu ranjau AS yang memasuki wilayah tersebut akan dianggap sebagai target, dan menyebut pernyataan Presiden AS Donald Trump sebagai upaya untuk menenangkan pasar.