Departemen Luar Negeri AS telah menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, memenuhi komitmen Presiden Donald Trump untuk memberikan keringanan sanksi kepada Damaskus.
Suriah tidak lagi tunduk pada larangan berdasarkan Peraturan Sanksi Pemerintah Daftar Terorisme, menurut Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan pada hari Senin.
Suriah memegang sebutan tersebut sejak tahun 1979, dan label tersebut memuat pembatasan besar terhadap bantuan keamanan, transaksi keuangan, dan investasi asing.
Meskipun sebagian besar sanksi AS telah dicabut setelah jatuhnya rezim Bashar al Assad, penunjukan tersebut tetap menjadi salah satu hambatan utama bagi pemulihan ekonomi negara tersebut.
Trump secara resmi memberi tahu Kongres tentang niatnya untuk mencabut label tersebut pada 8 Juli setelah pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed al Sharaa di Ankara.
Washington juga mencabut penetapan Front Al Nusra, yang juga dikenal sebagai Hayat Tahrir al Sham (HTS), sebagai organisasi Teroris Global yang Ditunjuk Khusus.
Kantor Departemen Keuangan juga menghapus HTS dari daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir.
Akibatnya, Lisensi Umum 25, yang sebelumnya mengizinkan transaksi dilarang karena keterlibatan kelompok tersebut dalam pemerintah, dicabut karena “tidak lagi diperlukan”, menurut kantor tersebut.
HTS adalah kelompok perlawanan oposisi bersenjata Suriah yang berjuang melawan kebrutalan rezim Assad serta teroris Daesh.
Kelompok ini dipimpin oleh al Sharaa, yang menjadi presiden Suriah setelah Assad digulingkan.
Pergeseran kebijakan tersebut menyusul jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024 dan upaya selanjutnya yang dilakukan al Sharaa untuk menstabilkan negara.
Rezim Assad berulang kali dituduh oleh PBB, organisasi hak asasi manusia internasional dan pemerintah Barat atas pelanggaran yang meluas, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, dan penggunaan senjata kimia.
Assad melarikan diri ke Rusia, mengakhiri rezim Partai Baath yang berkuasa sejak 1963.
Al Sharaa melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih pada November lalu, menandai kunjungan pertama pemimpin Suriah sejak kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1946.
Hal ini menyusul pertemuan sebelumnya dengan Trump di Riyadh pada Mei 2025, yang terjadi tak lama sebelum Washington mencabut sanksi Caesar.
Pasca Assad, pemerintahan baru Suriah melakukan reformasi, mendorong persatuan, dan mengupayakan kerja sama regional dan internasional.